di tempat lain, di sebuah rumah sakit milik pemerintah. Komite medis sedang bersitegang dengan manajemen rumah sakit. Katakanlah ini sebagai perang dingin antara struktural dan profesional. Pimpinan rumah sakit pusing tidak kepalang melihat dokter-dokternya sering absen. Masuk cuma 2-3 hari seminggu. Saat absen mereka entah kemana. Dengan keahlian profesionalnya bukan tidak mungkin mereka ngobyek di luar. Kasihan para pasien yang notabene berasal dari kalangan menengah ke bawah. Alasan klasik yang sering terlontar dari dokter-dokter itu adalah bahwa mereka tidak mendapatkan haknya. Hak yang mereka maksud adalah penghasilan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka sebagai seorang dokter. Mereka menuntut remunerasi.

Oleh karena itu, sejak awal proses reformasi keuangan negara yang dicanangkan Kementerian Keuangan, pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang mengasilkan semi barang/jasa (quasi public goods) dipikirkan ke arah format yang tepat agar pengelolaan keuangannya efisien dan efektif. Kemudian dicetuskanlah pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU). Sedangkan pelayanan publik yang murni (pure public goods) seperti halnya pelayanan Polri dan TNI tidak seharusnya dapat menerapkan sistem pengelolaan keuangan ini.

Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

Lalu apa perbedaan mendasar pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan pengelolaan keuangan satuan kerja (satker biasa). Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang BLU. Saya ingin menjelaskan dahulu apa itu satker. Sederhananya, satker adalah suatu unit pemerintah yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran sendiri. Dengan kata lain, satker adalah instansi pemerintah yang memiliki dokumen anggaran sendiri. Jika di daerah, satker disebut sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Biasanya dinas lah yang menjadi SKPD. Misalnya, sebuah sekolah negeri pemerintah daerah x, maka jatah anggaran sekolah itu terdapat pada dinas pendidikan pemerintah daerah setempat. Berbeda dengan rumah sakit daerah yang dapat mengelola anggarannya sendiri.

perbedaan mendasar dari pengelolaan keuangan badan layanan umum, dengan satker biasa adalah fleksibilitas dalam menggunakan kas yang berasal dari kegiatan operasionalnya/pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu kelebihan lainnya adalah dapat melakukan pengadaan tanpa menggunakan keppres 80/2003 beserta segala perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga hal ini mempercepat pelayanan publik yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 pasal 20, tentang pengelolaan keuangan BLU, pengadaan barang/ jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dimana kewenangan atas pengadaan tersebut diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/w

Ibu Ani bentar lagi mau pergi. Sebagian teman sudah ada yang ribut dengan program 1001 bunga Mawar untuk Ibu. Sebagian yang lain sudah ada yang “sowan” ke rumah beliau di Widyacandra. Sebagian pejabat sudah menghadiri acara perpisahan yang formal. Sementara aku juga ingin sekedar “say good bay” kepada beliau secara langsung. Entah bisa atau tidak. Tapi yang penting toh, aku ingin melanjutkan perjuangannya. Bu Ani benar bahwa landasan reformasi birokrasi sudah terinstal. Artinya, meski Bu Ani pergi, reformasi di tubuh Kementerian Keuangan dapat berjalan. Kalau dalam bahasa Jepang-nya sering disebut kaizen (never ending improvement). Seperti sebuah operating system pada komputer, tinggal nambahin update-update saja untuk menambal bug (kebocoran sistem).

Sesuai dengan tugas dan fungsi atau dalam istilah seberang lautan, core business, Kementerian Keuangan mengelola Keuangan Negara. Reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan berkembang selaras dengan Reformasi Keuangan Negara. Reformasi birokrasi terdiri dari tiga proses besar yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Setelah paket undang-undang keuangan negara berupa UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, proyek merombak tatanan birokrasi di tubuh kementerian keuangan mau tidak mau, segala produk hukum terkait reformasi birokrasi tidak boleh keluar dari peraturan tersebut.

Sebagai contoh di bidang perbendaharaan. Tapi tunggu, sebagian mungkin belum begitu tahu apa itu perbendaharaan negara. Boleh dibilang sekarang beban satker sebagai kuasa pengguna anggaran semakin berat. Ini akibat dari pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Sehingga alih sebagian fungsi perbendaharaan pindah ke pundak satker. Sekarang fungsi perintah pembayaran menjadi milik satker (penerbitan Surat Perintah Membayar). Selain itu sekarang satker harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menggunakan sistem akuntansi instansi (SAI). Otomatis pemisahan fungsi ini akan berakibat pada perubahan tatanan organisasi.

Baik itu perubahan organisasi, perencanaan proses bisnis dan peningkatan manajemen SDM tentu tidak akan statis begitu saja. Proses itu akan tetap berjalan dinamis menyesuaikan dinamika pengelolaan keuangan negara dan tuntutan masyarakat. Satu hal yang pasti, polanya akan sama. Sehingga tidak perlu khawatir siapa pun menteri keuangan nantinya, reformasi tetap akan berjalan. Dengan catatan, menkeu tahu pola tersebut dan menjalankan road map yang telah ditetapkan. Visi reformasi sudah ditetapkan alias tujuan telah ditetapkan. Jalan yang akan dilalui juga sudah terarah. Tinggal nanti mau pakai kendaraan apa untuk bisa lebih ngebut. Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki diri untuk masa depan negeri.

Setelah Meninggalkan gedung ini katakan pada diri Anda “I’ve done my part” (Sri Mulyani Indrawati)

Siko Dian Sigit Wiyanto
Pengamat Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi

Biro Humas Depkeu telah mengadakan Olimpiade membaca APBN. Pesertanya adalah siswa SMA dari seluruh Indonesia. Tahun ini pemenangnya adalah delegasi dari Makassar. Acara ini patut diapresiasi dan dilestarikan. Mengingat masih banyaknya masyarakat kurang mengerti mengenai APBN itu sendiri. Teringat pada waktu saya berkunjung di sebuah instansi swasta. Di sana tergeletak brosur sunset policy keluaran Direktorat Jenderal Pajak. Tidak asing lagi, karena unit kerjaku baru mengadakan acara kampanye sunset policy bekerja sama dengan Direktorat P2Humas DJP. Saya langsung tanya kepada seorang karyawati di sana. “Mbak, koq ada brosur ini, dari mana?”, tanyaku. “Oh, itu Mas, disuruh bikin NPWP, gaji sakuprit aja disuruh bayar pajak?”, jawabnya dengan sedikit mengungkapkan kejengkelannya.

Kejengkelan itu bukan berarti ia tak tahu landasan bagaimana pajak diterapkan di negara ini, khususnya penggunaannya. Jadi perlu edukasi bagi publik agar mengerti latar belakang pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan publik, khususnya yang menyangkut keuangan negara. “Mbok negara ngasih subsidi bagi rakyat…!” tambahnya. Keningku langsung berkerut menerka-nerka sebab kenapa ia bisa ngomong seperti itu. Mungkin maksudnya subsidi BBM. Tapi, bukankah masih ada BBM yang disubsidi meskipun dikurangi. Bahkan di beberapa fungsi pelayanan pemerintah yang lain, pemerintah menambah subsidinya, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Saya sendiri maklum, dari sisi kesehariannya, dia jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan APBN. Itu merupakan satu dari beberapa pengalaman yang aku temui mengenai kesalahpahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara kita. Memang sistem yang ada sekarang mungkin belum sempurna, tapi proses perbaikan terus menerus dilakukan karena memang sudah seharusnya demikian. Never ending learning.

Kemampuan siswa SMA dalam menjawab pertanyaan mengenai APBN patut diacungi jempol. Padahal, mungkin mereka hanya mendapat pelajaran mengenai APBN di sekolahnya hanya pada mata pelajaran ekonomi, itu pun mungkin hanya satu atau dua bab saja. Berbeda dengan mahasiswa fakultas ekonomi yang mendapat mata kuliah ekonomi makro, ilmu ekonomi yang membahas kegiatan/ sistem ekonomi dari sudut pandang suatu negara dan pemerintah menjadi salah satu pelakunya. Apalagi mahasiswa STAN spesialisasi Kebendaharaan Negara (dulunya Anggaran) yang mungkin sampai bosen mendengarkan ceramah dosen tentang APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Maka jangan heran jika sebagian dari mereka tertidur di kelas dengan pulas dan puas (termasuk yang nulis ini) he7. Semoga para dosen memaafkan dosa-dosaku ini.

Meskipun demikian masih saja banyak masalah yang terjadi, setidaknya pemerintah sudah berusaha.

“Mereka menanyakan kepadamu, ‘Apakah yang dihalalkan bagi mereka’ Katakanlah, ‘Dihalalkan bagimu yang baik-baik” [Al-Maidah : 4]

“Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” [Al-A’raf : 157].

Pemerintah sedang membahas pengenaan pajak atas rokok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini rokok dikenakan cukai. Cukai sendiri dikenakan terhadap barang yang tidak layak dikonsumsi tapi diperjualbelikan. Meskipun telah dikenakan cukai, rokok tetap saja tinggi peminatnya, bahkan dari kalangan miskin sekalipun. Sebanyak 73,8 persen kepala keluarga rumah tangga miskin perkotaan adalah perokok. Pengeluaran untuk rokok per minggu 22 persen lebih tinggi dari pengeluaran untuk membeli beras.

Allah telah mengharamkan yang buruk-buruk termasuk rokok. Hukum memgkonsumsi dan memperjualbelikannya sama dengan hukum yang dikenakan pada khamr(arak/minuman keras) yaitu haram. Subhat tentang rokok telah menyebar dimasyarakat sehingga banyak anggapan bahwa rokok adalah makruh bahkan mubah. Sebagian berpendapat bahwa pabrik rokok telah menampung banyak tenaga kerja. Namun, apakah kiranya mereka rela, para pekerja tersebut memperoleh rejeki yang haram sehingga menghalangi terkabulnya doa mereka??? Itu belum kerugian ukhrowiyah lainnya.

Kerugian jasadiyah memang sudah jelas. Perokok akan rentan penyakit bahkan bahaya rokok lebih mengancam kepada perokok pasif. Jelaslah bahwa perokok tidak hanya merugikan diri sendiri melainkan juga orang lain.Seyogyanya para perokok bertaubat kepada Allah terlebih pada Bulan Ramadhan ini yang notabene bulan yang sangat kondusif untuk memulai perubahan memperbaiki diri.

Pajak rokok diusulkan oleh anggota DPR untuk memperbesar jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Mekanismenya, pajak rokok menjadi pajak daerah. Hal ini akan menjadi masukan bagi revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah menginginkan pajak rokok masuk dalam komponen pajak pusat dan mekanisme pembagian ke daerah melalui bagi hasil. USulan pemerintah memang tepat karena sifatnya mobile bisa lintas kabupaten dan propinsi. Selain itu sistem perpajakan pusat semakin kokoh semenjak bergulirnya reformasi birokrasi di Departemen Daerah.

Pajak rokok memcerminkan fungsi perpajakan, yaitu fungsi bugdetair dan fungsi regulator. Fungsi bugdetair adalah pajak berfungsi menarik penerimaan negara, sedangkan fungsi regulator, pajak berfungsi sebagai pengatur.

Semoga pengusulan pajak rokok ini dilandasi oleh tujuan mulia, bukan karena uang semata.(shining Phoenix).

Beberapa hari sebelumnya, tanpa sengaja terdengar beberapa pegawai berbincang di lift mengenai usulan pengajuan pencairan gaji PNS. Mereka membicarakan mengenai dasar hukum sampai-sampai orang Biro Hukum dilibatkan dalam membahas masalah ini. Pikirku, namanya juga daerah birokrasi, bekerja sesuai aturan adalah wajar. Selama ini pencairan APBN mengacu pada Perdirjen No.66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pencairan Dana atas Beban APBN. Tidak ada klausul yang khusus mengatur pengajuan pembayaran gaji PNS pada hari-hari tertentu misalnya saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kebijakan yang melegakan. Pembayaran gaji menjelang liburan membawa rasa percaya diri tersendiri. Uang yang didapat dapat dibelanjakan untuk keperluan Hari Raya termasuk membayar zakat dan shodaqoh.

Tak hanya gaji PNS pusat saja yang dicairkan, melainkan juga gaji PNS daerah pun ikut dicairkan sesuai arahan dari Departemen Keuangan. Semenjak otonomi daerah bergulir, gaji PNS Daerah tidak lagi dibayarkan oleh KPPN tapi dibayarkan oleh Pemda masing-masing. Dana yang digunakan untuk membayar gaji PNS daerah ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam APBN, DAU masuk ke dalam pos belanja pemerintah khususnya transfer ke daerah. Sedangkan dalam APBD, DAU menjadi penerimaan APBD. DAU yang diperoleh daerah minimal dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemda yang bersangkutan. Kedepannya, daerah-daerah kaya tidak lagi mendapat DAU ini karena mereka dapat menggaji pegawainya sendiri bahkan penghasilan beberapa pegawai pemda yang kaya lebih besar daripada standar gaji yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah karena sesuai undang-undang pemda boleh memberikan tambahan penghasilan pagi pegawainya. Tentu saja sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan belanja pegawai sedang dalam perbaikan dan kedepannya dapat dimanaj dengan lebih baik lagi baik dari peraturan yang menjadi payung hukum termasuk sistem di dalamnya dan sarana dan prasara yang mendukung untuk melaksanakan peraturan tersebut. (shining Phoenix)

Ngotot yang bagaimana agar dapat diterima dengan sama-sama menang. Haruskah ngotot harus bersuara lantang dan menggebrak-gebrak meja seperti yang diajarkan salah seorang teman. Tapi cara seperti itu rasanya malah akan menjauhkan dari kemenangan sejati. Orang lain bisa bertindak bukan karena ikhlas, melainkan karena takut apabila hal yang lebih buruk terjadi. Setahun ini ada dua masalah yang penyelesaiannya mungkin hanya dengan “ngotot”. Semuanya memiliki persamaan, bagaimana agar bisa melanjutkan menuntut ilmu. Masalahnya ada pada aturan. Aturan memang dibuat untuk dipatuhi. Namun, aturan yang orang suka rela mematuhinya adalah aturan yang dapat dimengerti, kecuali aturan agama yang sudah di luar nalar manusia dan kedudukannya lebih tinggi dari hasil pemikiran makhluk.Sayangnya tidak semua aturan itu dapat dimengerti. Alasannya rancu dan sama sekali tidak memihak pengembangan manusia. Bahkan ada yang terang-terangan mau menghambatnya.

Kira-kira untuk apa orang tersebut melakukannya? Apa karena iri melihat penerusnya memperoleh kesempatan yang lebih baik atau akh…, berprasangka positif, mungking dia takut kehilangan anak buah andalannya. Anak buah yang bisa disuruh ngapain aja, superman atau wonderwomen (meminjam istilah teman-teman ketika sedang melaksanakan pendidikan di Pusdiklat Anggaran). Ya udah, yang jelas dia juga tidak akan selamanya di sana, jika tidak pindah, toh nanti juga akan pensiun. Pokokmen, kalo udah punya kuasa, semoga diriku tidak akan menjadi orang seperti dia, kan sami mawon, sama saja. Apa bedanya aku dengan dia.

Departemen ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi sendiri terdiri atas penataan oraganisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan perbaikan sumber daya manusia (bukan perbaikan remunerasi seperti kebanyakan mindset pegawai yang aku temui) karena perbaikan remunerasi itu konsekuensi, bukan esensi. Itulah buntut, bukan kepala reformasi birokrasi.Sehingga, kedepannya, Departemen ini butuh pegawai yang benar-benar mumpuni kaya ilmu dan tentu saja amal, jadi tidak sekedar “omong thok”/Omong Doank. Tentu saja al ilmu qoblal qouli wal’amali (ilmu itu sebelum berkata dan beramal). Bagaimana cara mendapat ilmu, ya tentu saja dengan menuntutnya, salah satunya dengan kuliah. Bagaimana pegawai bisa maju, jika kuliah saja dihalang-halangi. Harus PNS-lah, harus kerja dua tahun lah, belum terlihat kinerjanya lah. Memang kerja setahunnya ini apa.

Masak kalah sama salah satu lembaga tinggi negara yang namana Bepeka eh sorry, BPK maksudnya. Sama-sama menjalankan proses reformasi birokrasi, tapi mereka tetap setuju untuk membiarkan calon pegawainya menuntut ilmu yang lebih dalam lagi. Yah, kalo mereka lebih pinter, ketinggalan dunk. Semoga dapat dijadikan renungan dan mungkin ada masukan cara “ngoto”nya Arif, eh cara “ngotot’ yang Arif. Terimakasih.(shining phoenix)

Memang begitulah seharusnya, aturan harus diterapkan. Tidak ada lagi kebijakan main “pintu belakang”. Jika mau pegawainya bebas KKN, proses penerimaan juga harus bebas KKN. Sehingga nantinya pegawai-pegawai baru tidak mencari “balik modal”. Benar juga kata paman saya bahwa kerja itu untuk cari uang bukan keluar uang. Jadi, sebenarnya bukan hanya aparat saja yang disorot. Masyarakat juga harus disorot. Ibarat penyakit, pencegahan tidak hanya dari dalam, melainkan juga dari luar.

Sistem perencanaan anggaran saat ini terus mengalami perbaikan, seiring reformasi birokrasi yang sedang running di Departemen Keuangan. Tidak ada lagi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran dibuat dengan menggunakan sitem anggaran terpadu. Artinya proses penganggaran tidak boleh lepas dari perencanaan kegiatannya. Terkait dengan hal itu penyusunan APBN harus menunjukkan kinerja berupa input, output, outcome, benefit, dan impact. Selain itu penyusunan anggaran harus menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) kalo dalam bahasa “jawa”nya medium term expenditure framework. Artinya pengeluaran tahun ini harus memperhitungkan perkiraan pengeluaran pada tahun2 yang akan datan minimal tiga tahun ke depan. Misalnya tahun ini beli motor besok-besok juga harus disediakan biaya bensin dan perawatannya. Contoh lain, apabila tahun ini kita membangun rumah dan pada akhir tahun diperkirakan belum tuntas maka untuk tahun-tahun anggaran ke depannya harus disediakan anggarannya. Ga lucu kalo tahun ini bisa buat pondasinya, sedangkan tahun depan rumah-nya dionggrokin aja. Kan sayang. Intinya seberapa besar pun anggaran dialokasikan harus memenuhi sasaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas keadilan dan asas kepatutan.

Meski kalangan atas (DPR dan Pemerintah) telah seiya-sekata. Tetap saja ada kalangan grassroot (arus bawah) bersikap cuek dan bahkan ada yang beranggapan langkah pemerintah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen ini adalah manuver SBY untuk menaikkan image-nya menjelang akhir masa jabatannya. Memang bukan jaminan, anggaran pendidikan dinaikkan lantas pendidikan di negeri kita tercinta ini akan menjadi lebih baik. Setidaknya tetap ada harapan sehingga tetanggaku tetap dapat melanjutkan sekolahnya. Barangkali ia nanti akan menjadi salah satu tokoh pembangunan di negeri ini nantinya.