Kami Akan Terus Berjalan untuk Negeri Ini
Sebentar lagi Ibu Sri Mulyani mau meninggalkan Indonesia. Otomatis beliau akan meninggalkan Kementerian Keuangan. Berarti, aku tidak akan lagi melihat beliau wartawan yang nodong doorstop di loby gedung. 3 tahun yang lalu, aku pertama kali melihat Ibu secara langsung di Jakarta Hall Convention Center (JHCC) saat wisuda. Saat itu aku ‘harus’ duduk di deretan kursi paling depan. Posisiku ini aku leluasa mendengar Ibu memberi wejangan (bukan wedangan) kepada kami, mahasiswa yang barus saja lulus kuliah. Hanya saja aku belum mendapat kesempatan diwisuda Ibu karena hanya mahasiswa dengan IPK terbaiklah yang mendapatkannya. Kata kaskuser, “biar gagal pertamax yang penting bisa page one, Gan”.
Ibu Ani bentar lagi mau pergi. Sebagian teman sudah ada yang ribut dengan program 1001 bunga Mawar untuk Ibu. Sebagian yang lain sudah ada yang “sowan” ke rumah beliau di Widyacandra. Sebagian pejabat sudah menghadiri acara perpisahan yang formal. Sementara aku juga ingin sekedar “say good bay” kepada beliau secara langsung. Entah bisa atau tidak. Tapi yang penting toh, aku ingin melanjutkan perjuangannya. Bu Ani benar bahwa landasan reformasi birokrasi sudah terinstal. Artinya, meski Bu Ani pergi, reformasi di tubuh Kementerian Keuangan dapat berjalan. Kalau dalam bahasa Jepang-nya sering disebut kaizen (never ending improvement). Seperti sebuah operating system pada komputer, tinggal nambahin update-update saja untuk menambal bug (kebocoran sistem).
Sesuai dengan tugas dan fungsi atau dalam istilah seberang lautan, core business, Kementerian Keuangan mengelola Keuangan Negara. Reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Keuangan berkembang selaras dengan Reformasi Keuangan Negara. Reformasi birokrasi terdiri dari tiga proses besar yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Setelah paket undang-undang keuangan negara berupa UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, proyek merombak tatanan birokrasi di tubuh kementerian keuangan mau tidak mau, segala produk hukum terkait reformasi birokrasi tidak boleh keluar dari peraturan tersebut.
Sebagai contoh di bidang perbendaharaan. Tapi tunggu, sebagian mungkin belum begitu tahu apa itu perbendaharaan negara. Boleh dibilang sekarang beban satker sebagai kuasa pengguna anggaran semakin berat. Ini akibat dari pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran (comptable). Sehingga alih sebagian fungsi perbendaharaan pindah ke pundak satker. Sekarang fungsi perintah pembayaran menjadi milik satker (penerbitan Surat Perintah Membayar). Selain itu sekarang satker harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menggunakan sistem akuntansi instansi (SAI). Otomatis pemisahan fungsi ini akan berakibat pada perubahan tatanan organisasi.
Baik itu perubahan organisasi, perencanaan proses bisnis dan peningkatan manajemen SDM tentu tidak akan statis begitu saja. Proses itu akan tetap berjalan dinamis menyesuaikan dinamika pengelolaan keuangan negara dan tuntutan masyarakat. Satu hal yang pasti, polanya akan sama. Sehingga tidak perlu khawatir siapa pun menteri keuangan nantinya, reformasi tetap akan berjalan. Dengan catatan, menkeu tahu pola tersebut dan menjalankan road map yang telah ditetapkan. Visi reformasi sudah ditetapkan alias tujuan telah ditetapkan. Jalan yang akan dilalui juga sudah terarah. Tinggal nanti mau pakai kendaraan apa untuk bisa lebih ngebut. Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki diri untuk masa depan negeri.
Setelah Meninggalkan gedung ini katakan pada diri Anda “I’ve done my part” (Sri Mulyani Indrawati)
Siko Dian Sigit Wiyanto
Pengamat Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi
